Terpilih Sebagai DK PBB, Indonesia Diharapkan Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Iklan Advertisement

Majelissirah.com -Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk keempat kalinya. Setelah sebelumnya menduduki kursi tersebut pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara. Indonesia akan menggantikan Kazakhstan untuk wakil di Asia-Pasifik.

Berdasarkan sidang Majelis Umum PBB, selain Indonesia, empat negara lainnya adalah Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Kelima negara akan memulai masa jabatan di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2019.

Guru Besar Hukum Internasional UI,  Hikmahanto Juwana menyebut setidaknya ada beberapa agenda yang wajib dilakukan Indonesia selama mengemban tugas sebagai anggota DK PBB hingga 2020 mendatang.

Satu diantaranya memastikan soal kemerdekaan Palestina dan memantau pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un.

"Indonesia harus dapat meletakkan agenda yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan dunia. Salah satunya adalah upaya memerdekakan Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil di Palestina," ujar Hikmahanto sebagaimana dilansir detik, Sabtu (9/6/2018).

Selain itu, Hikmahanto juga menilai Indonesia harus mencermatai pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un di Singapura dalam waktu dekat  karena sangat berpengaruh pada perdamaian dan keamanan dunia.

Indonesia juga diharapkan bisa aktif terlibat dalam pelbagai isu konflik, salah satunya dalam penanganan krisis Rohingya.

DK PBB adalah satu-satunya badan PBB yang dapat membuat keputusan mengikat secara hukum dan memiliki wewenang menjatuhkan sanksi mengizinkan penggunaan pasukan.

Mengacu pada Piagam PBB, DK PBB memiliki tanggung jawab utama untuk masalah perdamaian dan keamanan internasional. Semua negara anggota PBB wajib mematuhi keputusan DK PBB.

Dewan Keamanan menjadi pemimpin dalam menentukan hal apa saja yang menjadi ancaman bagi perdamaian atau tindakan agresi. DK PBB akan menyerukan kepada pihak yang berselisih untuk berdamai.

DK PBB juga bisa merekomendasikan metode-metode penyelesaian yang sesuai. Dalam beberapa kasus DK PBB dapat memberi sanksi atau justru memberi izin penggunaan pasukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

DK PBB juga berwenang untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum terkait penunjukan Sekjen PBB dan penerimaan anggota baru PBB.  Selain itu, bersama-sama Majelis Umum, DK PBB juga bisa memilih hakim-hakim di Mahkamah Internasional.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Terpilih Sebagai DK PBB, Indonesia Diharapkan Perjuangkan Kemerdekaan Palestina"

Post a Comment