Terdamparnya Kembali Etnis Rohingya, Ini Kata PIARA-Aceh

Iklan Advertisement
Majelissirah.com -Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Aceh, melalui Satuan Tugasnya Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) Aceh,  mensikapi terdamparnya kembali Etnis Rohingya di Aceh kemarin, Jumat (6/4/2018) lalu.

Koordinator PIARA Aceh, Faisal Qasim SH MH menilai terdamparnya kembali etnis Rohingya kemarin di perairan Idi, Kabupaten Aceh Timur yang diselamatkan oleh para Nelayan Aceh menegaskan bahwa persoalan pengungsi asal Myanmar tersebut, belum memperoleh pemecahan masalah yang menyeluruh dan berkesinambungan sampai dengan hari ini.

"Sekalipun sejumlah bentuk perhatian dan usaha-usaha untuk menengahinya telah dilakukan oleh pemerintah negara-negara di kawasan serta masyarakat internasional seperti Misi Koffi Anan (mantan Sekjend PBB), dan Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) oleh Komisi Tinggi HAM PBB yang diketuai oleh Marzuki Darusman (Mantan Jaksa Agung RI dan Ketua Komnas HAM RI), belum mampu secara efektif mendesak Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Rakhine," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Majelis Sirah, Selasa (23/4/2018).

Akibat dari situasi tragis tersebut, lanjut Faisal Qasim, hanya memberi pilihan bagi para manusia perahu (boat people) untuk kembali mengungsi sebagaimana dialaminya di Idi, Kabupaten Aceh Timur kemarin.

"Sudah sepantasnya para pengungsi tersebut membutuhkan penanganan khusus dari segenap negara-negara yang saban tahun menjadi lokasi transit pengungsi lintas negara ini seperti halnya Indonesia," lanjutnya.


PAHAM melalui satuan tugasnya PIARA-Aceh, mengapresiasi bantuan para nelayan Aceh khususnya Nelayan Idi, Aceh Timur yang untuk kesekian kalinya terlibat dalam aksi cepat-tanggapnya demi menyelamatkan para pengungsi tersebut. Setelah pengalaman serupa, turut dialami sejumlah nelayan di Aceh  beberapa tahun yang lalu terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi ini.


"PIARA-Aceh turut mengapresiasi terhadap inisiasi, fasilitasi, dan bantuan yang diberikan oleh segenap pihak di Aceh Timur, mulai masyarakat, Tim SAR, TNI-AL, Kepolisian, Keimigrasian, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam membantu menyelamatkan hidup etnis Rohingya tersebut sebagai bentuk aksi kemanusiaan dan tanggap darurat yang menunjukkan bahwa segenap pemangku kebijakan di Aceh dari waktu ke waktu semakin siap menghadapi ekses negatif dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di kawasan, sebagaimana yang dialami oleh kelima pengungsi terakhir ini," ujarnya.

Namun demikian, PIARA-ACEH menuturkan bahwa tanggungjawab mutlak secara mandat institusi (mandatory institutions) terkait persoalan Imigrasi, Pengungsi dan Pencari Suaka sesungguhnya berada pada peran aktif Negara melalui Pemerintah Republik Indonesia di pusat, untuk menunjukkan itikad baik (good faith) dari negara dalam memenuhi standar-standar penannganan pengungsian internasional sebagaimana diatur di dalam Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951 beserta Protokol Tambahannya tahun 1967.

"Sekalipun Indonesia belum menjadi negara pihak (state parties) dari konvensi tersebut, namun dapat dipastikan Pemerintah RI tidak bisa lepas tangan dari tanggungjawabnya dan terikat dengan mekanisme internasional tentang penanganan pengungsi. Untuk saat ini Indonesia memiliki sejumlah regulasi secara nasional termasuk Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Internasional," jelasnya.

Mengingat kondisi terkini serta pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa  gelombang migrasi ini akan terus terjadi. Maka peran negara-negara tetangga seperti Indonesia dipandang perlu untuk melakukan berbagai upaya demi memberikan perlindungan kepada Etnik Rohingya tersebut.

Salah satu wujud konkritnya ialah dengan menambah fasilitas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau membangun tempat penampungan seperti rumah tinggal berkonsep komunitas (community house).

Pengalaman demikian, bukanlah hal baru bagi Indonesia ketika sejarah telah mencatat bagaimana Indonesia dahulunya menerima dan memperlakukan dengan baik pengungsi asal Vietnam yang didera perang saudara era tahun 70-an. Dengan menempatkan para pengungsi tersebut di sebuah Pulau bernama Pulau Galang.

Faisal Qasim menilai, Aceh sebagai daerah yang tergolong selalu kedatangan saudara se-imannya tersebut. Maka penting bagi Pemerintah Aceh untuk berfikir serius dalam peran strategisnya menengahi persoalan kemanusiaan ini.

"Misalnya dengan penyediaan lahan untuk memfasilitasi didirikannya Rudenim, community house atau semacamnya di Aceh. Sehingga sinergi Pemerintah Aceh dengan mendorong Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, telah ikut berkontribusi lebih dalam penanganan masalah kemanusiaan yang tidak berkesudahan ini," pungkasnya.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Terdamparnya Kembali Etnis Rohingya, Ini Kata PIARA-Aceh"

Post a Comment