Polemik TKA Ilegal dan Perpres 20/2018

Iklan Advertisement
Majelissirah.com -Keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia bukan hanya sekadar isapan jempol. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Ombudsman Republik Indonesia telah menemukan maladministrasi dalam proses kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia.

"Kami pernah melakukan kajian di Kalimantan Timur. Di sana, kami menemukan indikasi maladministrasi dalam proses kedatangan tenaga kerja asing di Indonesia," ungkap anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu pada Indopos, Selasa (17/4/2018) lalu.

Ninik menjabarkan, indikasi maladministrasi tertuju kepada dugaan adanya penyalahgunaan visa oleh TKA ilegal. "Jadi misalnya mereka itu visanya bukan visa kerja tetapi mereka bekerja. Kalau visa kunjungan kan terbatas,  tapi dia menetap untuk waktu lama. Dan itu tanpa ada pengawasan dan sanksi terhadap mereka," katanya.

Ironisnya, kata Ninik, jumlah TKA ilegal di daerah tersebut sangat besar. "Mereka jumlahnya cukup besar untuk Kalimantan Timur. Cukup besar angkanya. Itu baru yang di Kalimantan Timur saja," terangnya.

Penyalahgunaan visa oleh TKA ilegal dinilai sebagai buntut dari penerapan bebas visa kepada wisatawan asing.

"Nampaknya digunakan betul visa itu, indikasinya sangat luar biasa. Ini kan kita sudah bebas visa. Sehingga orang dengan mudah masuk," ujarnya berpendapat.

Di lain pihak, ia juga menyayangkan, penyalahgunaan visa ini juga sebagai akibat dari minimnya upaya pencegahan dan pengawasan oleh Kepolisian dan Imigrasi.

Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan, bahwa Indonesia setiap harinya telah kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Sebanyak 70 persen TKA di antaranya didatangkan menggunakan pesawat terbang. Sedangkan 30 persen sisanya menggunakan transportasi laut.

Menurut anggota Ombudsman, Laode Ida, arus penerbangan TKA terbanyak setiap harinya adalah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Kedatangan TKA berdasarkan investigasi bersamaan dengan investasi Tiongkok di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

"Sehingga modal yang mereka bawa itu secara langsung menyertakan tenaga kerja yang mereka butuhkan, proyek-proyek atau investasi yang mereka bawa itu. Ini sebenarnya menunjukan bahwa nilai investasi untuk rakyat itu sangat kecil," ujar Laode.

Ironisnya, jumlah TKA yang datang dari Tiongkok semakin meningkat. Padahal, selain Tiongkok, ada pula TKA yang  berasal dari negara Jepang dan Singapura.

"Itu meningkat, meskipun posisinya ketiga. Pertama tetap Jepang, Singapura kemudian Tiongkok. Singapura pun sebenarnya sumbernya juga dari Tiongkok," ujarnya.

Lebih jauh, dari hasil investigasi tersebut juga ditemukan bidang pekerjaan yang umumnya mereka tekuni adalah buruh dan supir angkutan barang.

"Yang terdata itu umumnya buruh, karena adanya bidang keahlian misalnya untuk pemasangan-smelter itu, karena mesinnya kan didatangkan dari negara mereka Tiongkok. Mulai dari pemasangan itu sampai pekerjanya," ujarnya.

"Bahkan di Papua Barat, ada pabrik semen di sana hampir 100 persen pekerjanya dari Tiongkok. Termasuk sopir pengangkut bahan baku luar ke dalam dan bahan jadi dari pabrik ke luar," pungkas Laode.

Sementara itu, Hasil investigasi Ombudsman RI tersebut dinilai peelu ditindaklanjuti secara serius. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon bahkan menyebut temuan ini telah menegaskan bahwa Indonesia tengah dalam keadaan luar biasa.

“Menurut saya ini adalah keadaan yang luar biasa,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Kata Fadli, kedatangan TKA secara besar-besaran akan mengurangi peluang kerja tenaga kerja lokal.

Kehadiran TKA secara besar-besaran ini, sambung dia, disebabkan adanya Perpres 20/2018 tentang TKA yang jelas bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Banyak laporan ini termasuk tenaga kerja kasar, unskilled worker," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyarankan pemerintah untuk segera mencabut perpres tersebut. Menurutnya, perpres itu telah mengkhianati pekerja lokal dan cukup meresahkan.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun meminta DPR agar memanggil Menkumham dan mempertanyakan hal tersebut.

“Saya kira DPR berhak untuk memanggil Menkumham dan mempertanyakan hal tersebut, mengapa regulasi imigrasi diabaikan terkait pembiaran WNA yang berkunjung menjadi pekerja di Kalimantan,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/4/2018).

Menurutnya, kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) 20/2018  nantinya memungkinkan bertambahnya TKA ke Indonesia secara ilegal.

“Tentu memberi pengaruh, kemungkinan akan makin bertambah banyak TKA level menengah ke atas yang cukup strategis,” tandasnya.

Senada dengan hal itu, Direktur Eksekutif Nasionalis Institute, Andy William Sinaga meminta agar DPR segera membentuk Pansus. “Jangan diam, Pansus TKA perlu segera dibuat DPR untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah atas keluarnya Perpres TKA,” katanya,  Selasa (24/4).

Akan tetapi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam kesempatan yang sama mengatakan saat ini jumlah TKA di Indonesia (menurut data) masih wajar yaitu sekitar 85 ribu orang pada akhir 2017.

"Jumlah TKA di Indonesia masih sangat wajar. Untuk melihat apakah jumlah itu wajar atau tidak, maka kita dapat membandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta jiwa,” katanya Senin (23/4/2018).

Dia memastikan Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA tidak akan membuat jumlahnya melonjak besar seperti yang dikhawatirkan masyarakat saat ini.

Pemerintah mengklaim ada kondisi khusus sehingga dirasa perlu diterbitkannya Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Hanif Dhakiri menyampaikan, melalui aturan terbaru itu prosedur dan mekanisme perizinan TKA menjadi lebih cepat dan efisien.

Di tempat terpisah, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Asep Kurnia di acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB9) menjelaskan Perpes 20/2018 ini.

“Di Imigrasi juga harus dimasukkan tentang permohonan TKA yang akan bekerja di Indonesia. Sehingga, dibuat rencana akan disederhanakan menjadi satu paket atau satu pintu. Dan inilah bentuk penyederhanaan perizinan,” ujarnya di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Dengan Perpres No 20 Tahun 2018 ini, menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemenkumham, sejumlah peran di Kemenkumham akan tersinergi di Kemenaker. Misalnya, dari sisi persyaratan keimigrasian, visa, pembayaran hingga persoalan IT (informasi teknologi), semuanya masuk ke Menaker.

“Melalui Perpres No 20 Tahun 2018, semua sudah dijadikan satu paket. Sehingga, mereka (TKA) tidak akan dipusingkan lagi karena bisa menyelesaikan berbagai persyaratan yang ada di satu paket atau di satu pintu,” jelas Asep.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Polemik TKA Ilegal dan Perpres 20/2018"

Post a Comment