Lambang PPP di Lapo Tuak, Ini Analisis Hukum Mantan Ketua GAPAI

Iklan Advertisement
Majelissirah.com -Lambang Ka'bah yang terdapat di Logo Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi perbincangan warga Sumatera Utara maupun warga dunia maya. Betapa tidak, tersebab berkoalisi dengan PDIP yang mengusung pasangan pelangi, Djarot-Sihar, logo partai tersebut ikut terpampang di kedai-kedai tuak atau lapo-lapok tuak.

Kondisi itu sempat dikritisi oleh Ustadz Dr Haikal Hassan ketika melakukan roadshow dakwah di Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, hal itu masih jadi perbincangan warga Medan.

Mentan Koordinator Gerakan Anti Penistaan Agama Islam (GAPAI) Sumatera Utara, Ahsanul Fuad, membuat catatan mengenai fenomena tersebut. Khususnya ia mengambil tajuk Bisakah P3 Dibawa ke Ranah Hukum?

Berikut penjabarannya dari Mantan Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum USU itu:

Menyunting Kuliah Hukum Pidana Semester IV | Bisakah P3 Dibawa Ke Ranah Hukum ?

Jagat dunia maya digegerkan dengan pemasangan spanduk dukungan ke calon gubernur-wakil gubernur di Sumatera Utara. Seperti diketahui Partai Persatuan Pembangunan mendukung pasangan Jarot-Sihar. Tak pelak lagi, spanduk dan baliho yang di dalamnya terpampang gambar Ka'bah bertebaran di sudut-sudut kota Medan. Pemilik "Lapo Tuak" (tempat orang meminum tuak -jenis minuman yang dilarang dalam ajaran Islam) pun tak mau ketinggalan.

Apakah memasang gambar yang merupakan simbol suci orang Islam dapat dikualifikasikan sebagai penodaan agama ?

Agar tidak "loncat pagar", saya hanya mengeluarkan pendapat dari segi hukum ke parpol P3 karena memang senyatanya mereka selaku orang Islam yang bertanggung jawab atas insiden memalukan ini.

Setiap delik umumnya terdiri dari unsur pokok subyektif yaitu dipenuhi unsur kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (dolus). Kesalahan itu bentuknya 3 : pertama, kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); dolus directus ; kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn ; ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet).

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Menarik untuk menelisik, apakah membiarkan lambang Ka'bah dipasang di Lapo Tuak termasuk kesengajaan yang dapat dibawa ke ranah pidana ?

Agaknya kesengajaan bentuk pertama dan kedua mungkin tidak terpenuhi. Dalam senyatanya P3 memang tidak mungkin bermaksud menodakan agama dengan membiarkan simbol agama dipasang di tempat yang tidak patut. Tapi kesengajaan bentuk ketiga yakni kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet)* tampak secara nyata dapat terpenuhi. Mereka di depan hukum secara patut dapat membayangkan bahwa simbol Ka'bah itu akan bisa dipasang di tempat-tempat yang tidak patut bahkan tidak menutup mungkin di tempat lokalisasi pelacuran.

Mungkinkah parpol P3 dapat diajukan ke ranah hukum ? Anda mungkin sudah punya jawabannya.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Lambang PPP di Lapo Tuak, Ini Analisis Hukum Mantan Ketua GAPAI"

Post a Comment