Kartu Merah KAMMI Buat Jokowi

Iklan Advertisement
Majelissirah.com -QTepat ditanggal 20 Oktober 2014, Jokowi resmi dilantik sebagai Presiden RI ke 7. Namun selama 4 tahun berkuasa, organisasi KAMMI MEGA menyebut Jokowi belum dapat menunaikan janji kampanyenya terkait penyelesaian kasus-kasus HAM dan BBM yang dinilai cenderung diam dan jalan di tempat.

Ketua Umum KAMMI MEGA Hasan Basri mengatakan bahwa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Menurutnya, kenaikan harga BBM akan semakin menyulitkan masyarakat pada umumnya. Kompensasi yang akan diberikan pemerintah tidak akan membantu masyarakat.

Untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah tidak harus menaikkan harga BBM. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan lain, seperti penghematan biaya proyek-proyek dan juga nasionalisasi aset-aset strategi.

Ketua UMUM KAMMI MEGA UINSU, Hasan Basri mengatakan dia menilai kebijakan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK telah gagal karena telah mengeluarkan kebijakan yang akan memberikan penderitaan bagi rakyat, karena dengan menaikan harga BBM maka secara otomatis harga-harga akan naik, baik itu harga kebutuhan pokok, transportasi maupun yang lainnya.

"Alasan pemerintah yang menyatakan bahwa kebijakan menaikan harga BBM karena subsidi yang ada selama ini tidak tepat sasaran lanjut merupakan alasan yang dibuat-buat", tuturnya.

"Itu merupakan alasan yang konyol menurut kami, kalau dikatakan selama ini subsidi salah sasaran. Kami tetap akan menolak karena menurut kami ini sebuah kebohongan besar pemerintah", tambahnya.

Oleh karena itu, Ketua DKP KAMMI MEGA, Fahmi  Amin Harahap, memberikan rapor merah kepada pemerintahan Jokowi-JK dalam kasus penuntasan pelanggaran HAM maupun Terkait naiknya BBM.

“Padahal hal tersebut digaungkan tidak hanya secara tulisan yaitu di dalam program Nawa Cita, dan masuk juga di Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tetapi rapor Jokowi selama empat tahun merah,” tutur Fahmi saat diskusi ‘Evaluasi Kinerja HAM dan naiknya BBM 4 Tahun Pemerintahan Jokowi’ di Agenda Kajian Publik, Rabu (18/04/2018).

Fahmi mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir, pihaknya terus mendapatkan banyak laporan kredibel terkait pelanggaran HAM dan naiknya BBM secara tiba tiba yang menyulitkan masyarakat miskin di berbagai tempat di Indonesia.

“Selama empat tahun terakhir kami mendapatkan laporan-laporan yang bisa dipercaya mengenai pelanggaran HAM dan naiknya BBM berjenis pertalite. Pelanggaran tersebut mencakup pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, ketentraman ekonomi dan berkumpul secara damai,” ujarnya.

Selain itu, juga ada pelanggaran HAM dan naiknya BBM yang dilakukan aparat keamanan tanpa adanya akuntabilitas penuh. Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM serius di masa lalu dianggap jalan di tempat.

“Banyak pelanggaran HAM berat tanpa penuntasan, pembunuhan massal Tanjung Priok, talangsari dan kasus Munir, ini tidak diselesaikan. Pemerintahan Jokowi mewarisi persoalan hak asasi manusia yang akut dan BBM naik akan menyengsarakan masyarakat, akibat naiknya BBM maka bahan bahan pokok akan naik, dan ini akan berdampak pada bulan ramadhan nanti 1 bulan lagi,” tegas Fahmi.

Ketum KAMMI MEGA dan Ketua DKP KAMMI MEGA mengatakan kinerja jokowi gagal total, dan memberi kartu merah terhadap kinerja jokowi yang tak pro kepada rakyat, dan mereka mengatakan 2019 mutlak harus ganti presiden jika ingin sejahtera. (Ds)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kartu Merah KAMMI Buat Jokowi"

Post a Comment