Intervensi Terhadap #2019GantiPresiden, Ini Kata Ketua PAHAM Sumut

Iklan Advertisement
Majelissirah.com - Tagar #2019GantiPresiden yang pertama kali dimunculkan oleh politisi Muslim PKS Mardani Ali Sera kini menjadi polemik di tengah masyarakat, meskipun KPU dan Bawaslu menyatakan tagar tersebut bukanlah sebuah pelanggaran dalam pemilu.

 "Gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesa dari gerakan yang sudah bergulir yaitu 'Dua Periode' untuk Pak Jokowi. Ini juga gerakan sah, legal dan konstitusional," kata Mardani dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari merdeka.com Rabu (20/4).


Sejumlah politisi dan pakar pun memberikan tanggapan. Umumnya, mereka memaklumi dan menganggapnya sebagai bagian dari aspirasi politik.


Effendi Gazali, seorang pakar ilmu komunikasi politik UI, misalnya menyatakan bahwa kaos atau apa pun yang bertuliskan #2019GantiPresiden adalah sah dan konstitusional.

Ketua PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan HAM) Sumut, Khairul Anwar Hasibuan ikut berpendapat mengenai fenomena ini. Khairul berpendapat, kampanye #2019GantiPresiden ini hanyalah sebuah hashtag. Kenyataannya April 2019 bangsa Indonesia memang akan melaksanakan pemilihan presiden.

Terkait kasus yang baru-baru ini terjadi di Masjid Al Amin Medan Perjuangan, adanya spanduk #2019GantiPresiden yang terbentang di halaman masjid dan langsung diamankan oleh polisi setempat, Khairul berpendapat ini adalah kegabahan pemerintah.

“Itu hak konstitusi masyarakat. Seharusnya Polri bersikap netral. Kita berharap jikalau hashtag #2019GantiPresiden dilarang, maka kampanye #Jokowi2Periode juga dilarang”, ujarnya saat dihubungi Jumat (20/4).

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Intervensi Terhadap #2019GantiPresiden, Ini Kata Ketua PAHAM Sumut"

Post a Comment