DPR RI Menghadap ke MUI. Apa Pasal?

Iklan Advertisement
Majelissirah.com -

 Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku RUU KUHP yang menjadi prioritas Prolegnas 2018 tersebut masih kental nuansa Kolonial Belanda sehingga banyak poin yang tak lagi sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia.  Oleh karena itu, Dia menyebut masukan-masukan dari Majelis Ulama Indonesia diperlukan untuk mempertegas bahwa Indonesia adalah negara yang berasaskan agama dan Pancasila.

Hal itu disampaikan dalam Ketua DPR RI bersama rombongan melakukan kunjungan ke Aula Buya Hamka MUI Pusat, Selasa (6/2/2018).

“Kita membutuhkan usulan MUI agar bangsa kita memiliki pedoman dan kompas yang jelas kemana kita menuju,” kata Bambang dilansir situs resmi MUI.

Menanggapi hal tersebut, MUI akan memberikan masukan rumusan RUU KUHP agar sesuai dengan norma agama, UUD 1945, dan Pancasila.

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin menerangkan akan memberi perhatian terkait pasal kesusilaan yang ada.   “Struktur berpikir yang dibangun harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945, karena itulah kesepakatan dalam membangun bangsa dan negara, dan MUI memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan pasal-pasal kesusilaan dalam RUU KUHP,” kata Kiai Ma`ruf.

Dalam pertemuan tersebut, pasal-pasal terkait kesusilaan yang diusulkan perluasan MUI untuk menyesuaikan KUHP dengan Pancasila antara lain  pasal perzinaan, hidup bersama di luar perkawinan sah, perkosaan, pencabulan, dan pencabulan sesama jenis.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "DPR RI Menghadap ke MUI. Apa Pasal? "

Post a Comment