Belum Bisa Lakukan Sertifikasi, BPJPH Desak Agar Bulan Ini Sudah Ada PP JPH

Iklan Advertisement
Majelissirah.com -
Sumber foto: kliklegal.com

 Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof Sukoso berharap Peraturan Pemerintah mengenai jaminan produk halal dapat segera terbit selambat-lambatnya pada Februari 2018.

Ia menjelaskan jika  turunan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 itu telah terbit, pihaknya mulai bisa melakukan tugasnya salah satunya adalah sertifikasi halal.

"Kami ini kan pelaksana, yang tentunya diburu waktu. Kami tidak bisa bekerja kalau PP ini belum ditandatangani Presiden. Nah, dari situ kalau ditanya (kapan rancangan PP JPH selesai), ya ingin pertengahan Februari ini selesai," kata Sukoso, Senin (5/2/2018) sebagaimana dilansir Republika.

Diketahui bahwa batas pelaksanaan mendatori produk halal hanya sampai 17 Oktober 2019 atau sekitar satu tahun dari sekarang.

Sukoso menjelaskan pihaknya masih menunggu finalisasi yang tuntas. Saat ini, draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) JPH masih berada di Kementerian Sekretariat Negara.

Akan tetapi, Guru Besar Universitas Brawijaya itu menyayangkan masih ada beberapa kementerian mengirimkan surat ke Setneg sehingga RPP JPH belum ditandatangani Presiden.

Sukoso mengakui, kementerian yang berkirim surat itu kurang efisien dalam mengirimkan utusan-utusan untuk mengikuti serangkaian rapat harmonisasi draf RPP JPH. Seringkali, kementerian-kementerian ini mengutus orang yang berbeda dengan membawa usulan yang berbeda pula saat rapat-rapat berlangsung.

Usulan yang telah dibuat sendiri, dimentahkannya lagi oleh (utusan) yang lainnya. Ini dalam satu kementerian. Lalu, setelah finalisasi, masih menulis surat (ke Setneg). "Itu yang saya tidak memahami etika birokrasinya. Lantas kami harus berbuat apa," kata Sukoso.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Belum Bisa Lakukan Sertifikasi, BPJPH Desak Agar Bulan Ini Sudah Ada PP JPH"

Post a Comment