MUI Desak Agar Pemerintah Segera Buat Aturan Larang LGBT

Iklan Advertisement
Majelissirah.com -Majelis Ulama Indonesia sangat prihatin dengan semakin berkembangnya pemikiran dan budaya hidup sebagian manusia Indonesia yang sekuler, liberal, dan jauh dari nilai-nilai agama dan kesusilaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, termasuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.



Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI, Zainul Tauhid dalam keterangannya, Ahad (21/1/2018).

Ia menilai, perilaku yang menyimpang LGBT seperti seks bebas tanpa ikatan perkawinan dan pencabulan karena belum memiliki payung hukum secara memadai.

“MUI berpendapat bahwa berkembangnya perilaku seks bebas tanpa ikatan perkawinan yang sah karena tidak adanya payung hukum yang cukup memadai dan tidak memenuhi unsur dalam pasal perzinaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP pasal 284. Begitu juga maraknya praktik pencabulan terhadap pasangan sejenis baik terhadap anak atau pun orang dewasa karena tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 292 tersebut,” terangnya.

Oleh karena itu, MUI mendesak DPR dan Presiden segera menerbitkan aturan hukum yang mengatur tindak pidana perilaku LGBT dalam RUU KUHP untuk disahkan dalam UU KUHP. Adapun, pengesahan nanti diharapkan agar sesuai dengan aspirasi dari masyarakat soal perilaku LGBT.

“MUI mendorong DPR dan Presiden segera membahas dan menetapkan RUU KUHP menjadi UU dengan serius dan sungguh-sungguh memperhatikan, menyerap dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat yaitu memasukkan unsur pelaku kejahatan tidak dibatasi kepada kategori orang-orang tertentu saja dalam merumuskan pasal-pasal kesusilaan: perzinaan, perkosaan, dan pencabulan (LGBT) dalam pembahasan RUU KUHP,” tegasnya.

MUI akan terus mencermati dan mengawal proses pembahasan RUU KUHP di DPR khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang diamanatkan oleh MK untuk dibahas dan ditetapkan oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah sesuai dalam Putusan MK Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 284 tentang perzinaan, pasal 285 tentang perkosaan dan pasal 292 tentang pencabulan (LGBT).

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "MUI Desak Agar Pemerintah Segera Buat Aturan Larang LGBT"

Post a Comment