Latarbelakang Kemiskinan di Indonesia

Majelissirah.com -
Oleh : Datuk Imam Marzuki, MA. Dosen UMSU
Sekjend Pemuda Muhammadiyah Kota Medan



Kemiskinan dan keterbelakangan tersebut yang telah berjalan dalam rentang ruang dan waktu yang panjang memastikan, bahwa gejala-gejala yang ada tidak cukup diterangkan sebagai realitas keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. la sudah menjadi realitas sistem/struktur dan tata nilai kemasyarakatan, suatu realitas budaya. Karakteristik pokok dari proses perubahan sosial banyak negara berkembang termasuk Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, ditandai antara lain oleh ketidakmerataan yang makin melebar. Ketidakmerataan yang melebar ini tidak hanya termanifestasikan dalam hubungan antar-lapisan dan kelompok ekonomi, tapi juga terwujud dalam hubungan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat. Dalam situasi ini terdapat sekelompok kecil anggota masyarakat yang "kebetulan" kuat dan mapan, secara ekonomis maupun politis dan sekelompok lain berada dalam situasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan sosial-budaya. Kelompok pertama cenderung menjadi lebih kuat dan produktif dan dengan demikian menjadi makin kuat. Sementara kelompok ke dua agaknya makin tertinggal dalam situasi keterbelakangan yang seolah-olah permanen.

Kemiskinan rakyat Indonesia bukan disebabkan mereka sejak semula tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka terbelakang dan miskin karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan kepada mereka. Atau mereka miskin oleh karena kesempatan-kesempatan sudah dihancurkan dari rnereka. Dan proses penghancuran kesempatan ini telah berlangsung sejak dulu sampai sekarang, dimulai dari zaman feodalisme kerajaan-kerajaan (Hindu maupun Islam), zaman kolonialisme Belanda dan akhirnya zaman ketergantungan yang sekarang ini. Secara lebih spesifik, keterbelakangan dan kemiskinan sebagian besar rakyat Indonesia disebabkan oleh proses penghancuran kesempatan yang terjadi sebagai akibat proses eksploitasi.

Proses eksploitasi ini mengambil bentuk-bentuk yang berikut: Satu, Pertukaran yang tidak adil dalam perdagangan barang-barang. Dua, Pembayaran yang tidak adil atas jasa-jasa pekerja. Tiga, pengenaan pungutan yang relatif memberatkan dari penguasa terhadap rakyat kecil, misalnya pajak tanah pada zaman feodal. Proses penyingkiran massa kerja dari sistem produksi sebagai akibat intensifikasi modal dalam produksi di berbagai bidang merupakan proses tambahan yang mempersempit kemungkinan naiknya taraf hidup massa miskin. Proses eksploitasi mengakibatkan terjadinya pengalihan surplus nilai dari fihak pekerja atau massa rakyat kepada kelas yang lebih di atas dalam proses produksi yaitu pemilik modal dan tanah.

Proses ini yang telah berlangsung ratusan tahun di Indonesia akhirnya menimbulkan massa miskin yang praktis tidak mernpunyai harta produktif atau harta yang dapat menimbulkan pendapatan. Faktor badaniah yang mereka punyai yang merupakan satu-satunya alat untuk memperoleh nafkah, sebagai akibat kemiskinan telah menjadi faktor yang berkualitas rendah sehingga kurang atau sama sekali tidak dapat disebut human capital. Faktor badaniah mereka ini cenderung untuk lebih mendekati "ampas" (waste) yang tidak dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan produktif yang otonom dan menimbulkan efek. Akhirnya massa miskin ini menjadi massa yang sangat bergantung kepada pemilik harta-harta produktif. Timbullah hubungan patronclient, di mana massa miskin menjadi kelas yang tidak dapat berkutik dan menyerah sepenuhnya kepada kebaikan hati pemilik harta produktif.

Proses penyingkiran massa pekerja dari sistem produktif mengakibatkan pengangguran terbuka dan terselubung. Pengangguran terbuka dan terselubung yang dialami adalah merupakan komponen utama lain yang menimbulkan kemiskinan yang ditanggung bersama di antara mereka. Ke dua jenis pengangguran ini mengakibatkan rasio ketergantungan (dependency-ratio) yaitu perbandingan di antara jumlah penduduk aktif dengan penduduk yang tidak aktif, menjadi tinggi. Di Indonesia "dependency-ratio" yang tinggi ini sebagian besar dialami oleh golongan miskin. Kemiskinan yang ditanggung bersama (shared-poverty) dan dependency-ratio yang tinggi tidak menjadi ciri golongan lain. Dalam situasi seperti ini timbullah lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) bersama-sama dengan lingkaran keberlebihan (vicious circle of affluence).

Lingkaran kemiskinan dapat diterangkan sebagai berikut: "Oleh karena kemiskinan maka produktivitas atau pendapatan menjadi rendah disebabkan kemiskinan membuat daya tawar maupun daya kerja lemah. Oleh karena produktivitas atau pendapatan rendah, maka kemiskinan timbul. Demikianlah seterusnya, lingkaran ini berjalan sehingga kemiskinan bertambah parah".

Hal ini menyebabkan, kenapa situasi kemiskinan yang ditanggung bersama sudah tidak dapat dikatakan menimbulkan keharmonisan di pedesaan oleh karena kemiskinan yang ditanggung bersama ini hanya berjalan di kalangan massa miskin saja. Kemiskinan yang ditanggung bersama di kalangan massa miskin membuat kemiskinan melembaga sehingga menimbulkan kultur kemiskinan (culture of poverty). Kultur kemiskinan di kalangan massa miskin ini membuat lingkaran kemiskinan merupakan a built- in vicious circle, suatu lingkaran yang tak berujung yang ditumbuhkan dari dalam. Keadaan ini yaitu keadaan kultur miskin dan statis ini menimbulkan kesan bahwa massa miskin itu sebetulnya tidak ingin mengubah nasib mereka. Kemiskinan mereka pandang sebagai suatu atribut permanen untuk mereka sehingga mereka tidak dapat melihat kenapa mesti dipersoalkan. Lingkaran kemiskinan yang parah pun menjadi fenomena permanen. Bersama dengan itu masyarakat "ampas" pun menjadi fenomena yang permanen. Sebagai masyarakat "ampas" mereka tidak mempunyai ambisi lagi dan statis gerakannya.

Sementara itu kalangan yang memiliki dan menguasai harta-harta produktif dan kesempatan-kesempatan atau fasilitas yang dapat menimbulkan pemilikan dan penguasaan harta-harta produktif mengalami lingkaran keberlebihan. Pemilikan atau penguasaan harta-harta produktif menimbulkan kapasitas untuk memperoleh kesempatan untuk meraih pendapatan yang lebih tinggi. Dengan pendapatan yang lebih tinggi ini selain konsumsi lebih tinggi dan baik kualitasnya juga menimbulkan surplus untuk memperkokoh atau memperluas pemilikan atau penguasaan harta-harta produktif. Konsumsi yang tinggi dan berkualitas baik termasuk konsumsi kesehatan dan pendidikan menimbulkan pemupukan modal manusiawi (human-capital) yang bermutu. Pemupukan modal manusiaiwi yang bermutu dan pemilikan atau penguasaan harta produktif yang lebih kokoh dan luas menimbulkan kapasitas untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang lebih baik untuk memupuk surplus.

Demikianlah seterusnya sehingga lingkaran kemakmuran dan keberlebihan berlangsung. Dalam proses berlangsungnya lingkaran keberlebihan ini, golongan miskin makin jauh tertinggal dan akan terus mengalami perlakuan semena-mena dari golongan kaya sehingga golongan miskin menjadi makin tidak berdaya. Mereka semata-mata bergantung kepada belas kasihan golongan kaya.


Artikel ini juga telah terbit di Harian Waspada.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Latarbelakang Kemiskinan di Indonesia "

Post a Comment