Ketimpangan Bantuan Dana Parpol

Iklan Advertisement
Majelissirah.com -


Oleh :  Datuk Imam Marzuki, MA
Kandidat Doktor, Dosen UMSU,  Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang

Sebenarnya tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Apabila kita melihat sistem pendanaan partai politik di beberapa negara lain, bantuan keuangan oleh negara kepada partai politik di Indonesia tergolong sangat rendah.  Besaran subsidi untuk parpol di Indonesia memang relatif lebih rendah dibandingkan di negara lainnya. Dalam catatan Polmark Indonesia, ada sekitar 75 persen negara di dunia memberikan dana bantuan ke parpol di negaranya masing-masing. Turki mengalokasikan APBN nya sebesar Rp 2,1 Triliun. Di Meksiko misalnya, pada 2012 untuk parpol diberikan bantuan dana 387 juta dolar AS. Setahun kemudian, jumlahnya turun menjadi 144 juta dolar AS. Sedangkan di Indonesia bantuan dana kepada partai politik oleh negara hanya Rp 13,2 Miliar. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik merumuskan bahwa bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD diberikan secara proporsional dengan menghitung jumlah kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.


Partai politik hubungannya dengan kegiatan bernegara, berperan sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (values and interests) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambulan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Bagaimana bisa suatu partai politik dapat bersaing apabila seluruh elemen di dalamnya masih berpikir mengenai bagaimana mendapatkan dana untuk menjalani roda partai. Di sisi lain partai politik dituntut untuk melakukan tugas konstitusional yang cukup banyak dan berbiaya mahal. Itulah adanya ide dasar pendanaan parpol dari anggaran pendapatan dan belanja negara dimaksudkan untuk mengurangi ekses dalam persaingan para politisi merebut kekuasaan, yang berupa tindakan korupsi sebagai upaya untuk menutupi biaya kampanye yang memang sangat besar.


Parpol yang dikuasai pemodal tentu akan merugikan rakyat kebanyakan. Itu sebabnya, pengaruh pemodal dalam kiprah parpol perlu diminimalisasi untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi terakomodasinya kepentingan rakyat kecil. Pendanaan parpol oleh APBN pada dasarnya mencegah terlalu kuatnya cengkeraman pemodal pada parpol. Semakin besar ketergantungan parpol pada modal dari kaum kapitalis, semakin besar pula parpol itu terkooptasi oleh kepentingan sang kapitalis. Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara: mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat. Namun jika bantuan keuangan partai politik dari APBN hanya 1,3% total kebutuhan partai politik per tahun, apa arti bantuan itu? Jelas, bantuan sebesar itu tidak berarti apa-apa dalam menjaga kemandirian partai politik. Malah, sebagaimana diungkapkan oleh para pengurus partai politik, bantuan sebesar itu hanya merepotkan saja. Sebab, pengurus partai politik harus bekerja keras membuat laporan keuangan penggunaan dana bantuan partai politik. Namun karena belum menjadi tradisi, maka menjadi  masalah besar pengurus partai politik. Apakah itu berarti bantuan kuangan partai politik harus dinaikkan? Jawabnya jelas, ya Namun, sampai berapa besar kenaikannya dan bagaimana metode menentukan besaran bantuan keuangan partai politik merupakan masalah penting yang memerlukan jawaban seksama. Sebab, hal itu tidak hanya terkait dengan masalah ketersediaan dana APBN. Kesiapan partai politik dalam mengelola dana bantuan, dan kesungguhan pengurus partai politik dalam mempraktekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.


KPK pernah menginisiasi pembahasan mengenai pendanaan parpol, disebabkan adanya irisan yang jelas antara tindak pidana korupsi dengan partai politik selama ini. Selain itu kerugian keuangan negara akibat korupsi (politik) sangat signifikan dampaknya. Ini diduga karena mahalnya biaya politik  dalam rangka pendanaan partai dan biaya kontestasi. nisiatif KPK itu jernih, tapi tetap menimbulkan pertanyaan publik yang sudah kadung pesimis bahkan cenderung mengarah ke deparpolisasi. KPK berdalih bahwa sentimen publik ini harus diluruskan. Negara berkewajiban memastikan parpol kuat dan berintegritas tinggi sebagai sarana menghasilkan pemimpin bangsa dan negara, mulai dari Kepala Daerah sampai ke Presiden, di samping pemimpin di legislatif dan lembaga lainnya. Pikiran ini sejalan dengan amanat konstitusi yang telah secara jelas menempatkan peran, fungsi dan tanggung jawab strategis partai politik dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Memelihara dan merawat demokrasi terus tumbuh dewasa akan turut serta mendukung pencegahan serta pemberantasan korupsi. Salah satu upaya dalam memelihara demokrasi itu adalah membuat partai politik menjadi kokoh secara kelembagaan maupun keuangan.
Kedudukan partai politik dalam suatu negara dianggap sangat penting dimana parpol merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi dalam memilih pemimpin dalam suatu negara baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam pemilihan presiden misalnya partai politik merupakan ujung tombak untuk memobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan kandidat yang diusungnya. Agar Negara dapat memperlakukan partai politik secara adil terkait pemberian keuangan partai politik. Maka negara harus memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi tapi telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berupa suara sekalipun tidak mencukupi untuk mendapatkan kursi di DPR maupun DPRD. Pemberian bantuan tersebut berdasakan asas profesionalitas. Pengaturan keuangan partai politik dimaksudkan untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang.


Hal ini perlu dilakukan karena misi partai politik yang mendapat monopoli untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan keuangan partai politik bukan bertujuan melarang partai politik menerima sumbangan dari pihak luar. Melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan partai politik. Tetapi pada saat yang sama partai politik tetap terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangaan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ketimpangan Bantuan Dana Parpol"

Post a Comment