Hoax Terjadi Karena Pemerintah Kurang Memenuhi Kebutuhan Asasi Rakyat

Majelissirah.com - Negara sejatinya berkewajiban kebutuhan akan informasi. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan itu dinilai masih minim padahal salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah transparansi.

Sumber foto: harianamanah


Demikian disampaikan Direktur Lembaga Konsultasi dan Siasah Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Dr Abdul Hakim Siagian SH M.Hum, Jumat (5/1/2018).

Dalam penjelasan yang juga merupakan artikelnya di harian Waspada, Dosen USU dan UMSU ini menikai mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28F yakni "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

"Itu diperjelas dalam pasal 14 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yanh diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia," ujarnya.

Abdul Hakim menjabarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan BPS mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan indikator melemahnya kebebasan sipil, hak politik dannlembaga demokrasi yakni kurangnya keterbukaan informasi publik.

"Hal tersebut membuat hoax/ berita bohong ini tidak dapat dicegah maka dapat memicu timbulnya konflik sosial baik vertikal maupun horizontal," ujarnya.



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hoax Terjadi Karena Pemerintah Kurang Memenuhi Kebutuhan Asasi Rakyat"

Post a Comment